Wujudkan Laporan Kinerja yang Lebih Akuntabel, LKjIP Kanwil Kumham Jateng di Reviu Itjen

SEMARANG - Pencapaian keberhasilan suatu organisasi termasuk Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah tidak luput dari perencanaan yang matang sampai dengan pelaporan yang transparan dan akuntabel.

Untuk mengetahui hal tersebut, tim dari Inspektorat Jenderal Kemenkumham RI melalui Tim Inspektorat Wilayah IV menyambangi Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah untuk menggelar reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKJiP ) tahun 2022, Selasa (07/02).

Baca juga: Bakamla RI Zona Timur Bantu Cari Nelayan Hilang di Perairan Saparua

Berlangsung di Ruang Rapat Program dan Humas, hadir dalam kesempatan tersebut perwakilan dari setiap Sub Bagian dan Bidang Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah.

Diantaranya, Kepala Bagian Program dan Humas, Toni Sugiarto, Kepala Sub Bagian HRBTI, Hazmi Saefi, Kepala Sub Bagian PP, Dedi Hartono, Kepala Sub Bidang FPPHD, Ahmad Shohib Zaeni, Kepala Sub Bidang Penyuluhan Hukum, Santi Yunianingtyas, serta Pelaksana Divisi Pemasyarakatan.

Baca juga: Dugaan Pemalsuan Dokumen, GPI Kota Bogor Berikan Waktu 7x24 Jam  Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Terbitan Surat Eksekusi Kepada Kejaksaan

Sekadar diketahui, LKJiP disajikan untuk memberikan gambaran akuntabilitas kinerja yang menyeluruh mengenai tiga aspek pembahasan yaitu capaian strategis, capaian indikator kinerja dan akuntabilitas keuangan.

Disamping sebagai bentuk pertanggungjawaban, akuntabilitas dan transparansi, LKJiP dimaksudkan sebagai sarana pengendalian, penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih.

Baca juga: Tingkatkan Keamanan dan Ketertiban Lapas Permisan, Ka KPLP berikan Arahan Ke Petugas Regu Penjagaan.

Reviu LKJiP juga merupakan umpan balik dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan menjadi tolak ukur peningkatan kinerja Kantor Wilayah Jawa Tengah dan Satuan Kerja yang berada di bawahnya.

Giat reviu LKJiP yang digelar hari ini merupakan implementasi dari Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Permen PAN-RB No. 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara reviu atas LKJiP.

Baca juga: 1,3 Milyar Data Registrasi SIM Card Masyarakat Tanah Air Bocor

Harapannya melalui reviu LKJiP dapat menjadi bahan evaluasi dan memberikan informasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab satuan kerja. Sebab LKJiP tersebut menggambarkan capaian outcome dan output yang dikaitkan dengan pencapaian target Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI.